Pemerintah kembali mematangkan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite. Kali ini, jenis kendaraan menjadi salah satu dasar yang sedang dipertimbangkan untuk menentukan siapa yang masih berhak menggunakan BBM RON 90 tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mengkaji pembatasan berdasarkan jenis kendaraan, karena kendaraan dinilai dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan pemiliknya.
“Kita kemarin berbasis dari jenis kendaraan. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Meski demikian, belum ada daftar mobil atau jenis kendaraan yang secara resmi dilarang membeli Pertalite. Airlangga juga belum menjelaskan batasan detail yang akan digunakan pemerintah.
“Nanti kita matangkan lagi,” ujarnya.
Kenapa Jenis Kendaraan Dijadikan Acuan?
Pemerintah sebelumnya mengemukakan rencana pembatasan Pertalite berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil.
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan pemerintah berencana mengendalikan subsidi Pertalite untuk kelompok masyarakat tingkat atas, termasuk desil 9 dan 10.
Namun, penerapan berdasarkan data desil tidak selalu mudah ketika diterapkan langsung di SPBU.
Karena itu, jenis kendaraan dapat menjadi salah satu indikator alternatif.
Logikanya, jenis dan karakter kendaraan tertentu dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan ekonomi pemiliknya.
Akan tetapi, pemerintah masih harus menentukan bagaimana klasifikasi tersebut diterapkan agar tidak menimbulkan kesalahan sasaran.
Mobil Apa yang Bakal Tidak Boleh Isi Pertalite?
Belum diketahui.
Ini menjadi bagian penting yang perlu digarisbawahi karena sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan daftar kendaraan yang nantinya tidak boleh menggunakan Pertalite.
Airlangga hanya memastikan bahwa jenis kendaraan menjadi salah satu basis yang sedang dimatangkan.
Dengan demikian, informasi yang menyebut model mobil tertentu pasti tidak bisa lagi mengisi Pertalite belum dapat dianggap sebagai aturan resmi.
Sebelumnya memang pernah muncul wacana pembatasan berdasarkan kapasitas mesin (cc). Salah satu skema yang sempat diberitakan adalah mobil dengan kapasitas mesin maksimal 1.400 cc masih dapat menggunakan Pertalite.
Namun, skema tersebut belum menjadi ketentuan baru yang berlaku.
Apakah Kapasitas Mesin Akan Jadi Patokan?
Kemungkinan tersebut pernah muncul dalam pembahasan pemerintah, tetapi belum ada kepastian bahwa kapasitas mesin akan menjadi satu-satunya dasar.
Dewan Energi Nasional (DEN) bahkan pernah menghitung potensi penghematan apabila pembatasan menggunakan kombinasi kapasitas mesin dan jenis kendaraan.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan skema tersebut berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi sekitar 10-15% dari volume.
Artinya, pemerintah memiliki beberapa opsi untuk menentukan kendaraan yang masih berhak mendapatkan Pertalite.
Bisa berdasarkan:
- jenis kendaraan;
- kapasitas mesin;
- kategori pemilik kendaraan;
- atau kombinasi beberapa indikator.
Sampai sekarang, formula akhirnya belum diumumkan.
Pembatasan Pertalite Saat Ini Seperti Apa?
Perlu dibedakan antara pembatasan yang sudah berlaku dan rencana pembatasan berdasarkan jenis kendaraan.
Saat ini pemerintah telah menerapkan batas pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat pribadi sebesar 50 liter per kendaraan per hari dan transaksi dilakukan menggunakan barcode MyPertamina.
Pembatasan 50 liter tersebut bukan berarti hanya mobil tertentu yang boleh membeli Pertalite.
Sebelumnya, belum ada pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dalam skema tersebut. Kendaraan yang memenuhi ketentuan dan memiliki barcode dapat membeli Pertalite sesuai batas yang berlaku.
Rencana terbaru justru mengarah pada pembatasan yang lebih selektif.
Jadi, ke depan bukan hanya berapa liter yang boleh dibeli, tetapi juga siapa dan kendaraan apa yang berhak membeli.
Desil 9 dan 10 Jadi Perhatian Pemerintah
Rencana pembatasan berdasarkan kendaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai desil 9 dan 10.
Purbaya sebelumnya mengatakan pengendalian subsidi Pertalite dapat dilakukan secara bertahap terhadap kelompok ekonomi atas.
Dalam perkembangan terbaru, Purbaya menyebut tahap awal kemungkinan akan menyasar desil 10 terlebih dahulu, sebelum diperluas. Pemerintah menargetkan implementasi dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam kajian.
Selama belum ada keputusan baru, mekanisme distribusi Pertalite masih berjalan seperti saat ini.
Harga Pertalite Tidak Ikut Naik
Kebijakan pembatasan ini berbeda dengan kenaikan harga.
Pemerintah sebelumnya memastikan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter hingga Desember 2026. Airlangga menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebagai buffer untuk menjaga harga tersebut.
Jadi, persoalan yang sedang dibahas bukan kenaikan harga Pertalite, melainkan ketepatan sasaran penerima subsidi.
Bagi pemerintah, subsidi seharusnya lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.
Mengapa Pemerintah Ingin Membatasi Pertalite?
Salah satu alasan utama adalah mengurangi subsidi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Jika masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi masih menggunakan BBM subsidi, maka sebagian anggaran negara ikut digunakan untuk mensubsidi kelompok yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
Dengan mengidentifikasi kendaraan tertentu, pemerintah berharap distribusi subsidi dapat menjadi lebih tepat sasaran.
Namun, tantangannya adalah kendaraan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi pemiliknya secara akurat.
Seseorang bisa saja menggunakan mobil mahal yang bukan miliknya, sementara orang lain dengan kondisi ekonomi berbeda mungkin menggunakan kendaraan yang sama.
Karena itu, klasifikasi kendaraan perlu dirancang secara hati-hati.
Bagaimana dengan Kendaraan Umum?
Pembatasan pembelian BBM subsidi yang berlaku saat ini memiliki ketentuan berbeda untuk kendaraan umum.
Untuk kendaraan roda empat pribadi, batas pembelian yang diberlakukan adalah 50 liter per hari. Pemerintah juga mengecualikan kendaraan umum dari ketentuan tersebut.
Dalam penjelasan terbaru Bahlil, bus dan truk masih mendapatkan kuota pembelian BBM hingga 200 liter per hari, sementara kendaraan biasa mendapatkan kuota 50 liter per hari.
Kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah juga memiliki ketentuan tersendiri.
Jadi, Apakah Mobil 1.500 cc Pasti Tidak Bisa Isi Pertalite?
Belum tentu.
Ini penting karena kapasitas mesin 1.500 cc sempat menjadi bahan pembahasan ketika pemerintah mengkaji pembatasan berdasarkan cc.
Namun, sampai saat ini belum ada aturan baru yang menyatakan bahwa semua mobil di atas kapasitas mesin tertentu otomatis dilarang membeli Pertalite.
Bahkan Airlangga dalam perkembangan terbaru justru menyebut jenis kendaraan sebagai basis yang sedang dimatangkan.
Karena itu, daftar seperti “mobil di atas 1.400 cc tidak boleh Pertalite” sebaiknya belum dianggap sebagai aturan resmi sebelum pemerintah mengeluarkan ketentuan final.
Kapan Aturan Baru Pertalite Berlaku?
Belum ada tanggal pasti untuk pemberlakuan skema berdasarkan jenis kendaraan.
Per 19 Agustus 2026, Bahlil masih menyatakan pembatasan Pertalite untuk kelompok tertentu berada dalam tahap kajian. Selama belum ada keputusan, distribusi Pertalite tetap menggunakan mekanisme yang berjalan saat ini.
Di sisi lain, Purbaya menyebut pemerintah akan melakukan pengendalian secara bertahap dan kemungkinan mulai menyasar desil 10 terlebih dahulu dalam beberapa bulan ke depan.
Artinya, belum ada dasar untuk menyebut pembatasan kendaraan tertentu sudah berlaku sekarang.
Kesimpulan
Pemerintah memang sedang menyiapkan skema baru pembatasan Pertalite dengan salah satu pertimbangannya adalah jenis kendaraan.
Jenis kendaraan dinilai dapat menjadi indikator untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemerintah agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Namun, belum ada daftar resmi mobil yang nantinya dilarang membeli Pertalite.
Kapasitas mesin juga pernah menjadi salah satu opsi yang dibahas, tetapi belum dapat dipastikan menjadi formula final. Bahkan skema yang sedang dimatangkan saat ini disebut menggunakan basis jenis kendaraan untuk mencerminkan kategori desil.
Sementara itu, mekanisme yang berlaku saat ini masih berjalan. Untuk kendaraan roda empat pribadi, pembelian Pertalite dibatasi maksimal 50 liter per hari dan menggunakan barcode MyPertamina.
Jadi, bagi pemilik mobil, untuk saat ini tidak perlu langsung berasumsi bahwa kendaraannya akan dilarang menggunakan Pertalite.
Pemerintah masih menyusun aturan detail. Setelah formula dan daftar kendaraan ditetapkan secara resmi, barulah dapat diketahui mobil mana yang masih boleh “minum” Pertalite dan mana yang harus beralih ke BBM nonsubsidi.
Catatan: Kebijakan ini masih dalam tahap kajian per 24 Agustus 2026. Informasi mengenai jenis kendaraan atau batas kapasitas mesin yang beredar sebelum aturan resmi diterbitkan sebaiknya tidak dianggap sebagai ketentuan final.
