Rencana menghapus uang muka atau down payment (DP) menjadi 0 persen untuk pembelian motor listrik mulai mendapat perhatian dari industri pembiayaan. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyambut positif rencana tersebut, tetapi mengingatkan bahwa pemerintah perlu menentukan sasaran konsumennya terlebih dahulu.
Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menilai penentuan calon debitur penting karena perusahaan pembiayaan tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika memberikan kredit.
"Tentu buat kami perusahaan pembiayaan kan harus mengedepankan yang namanya asas prudensi, kehati-hatian, tata kelola yang benar dalam menyetujui kredit, bukan?" kata Suwandi kepada awak media, Selasa (18/8/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan rencana untuk menekan bahkan menghapus DP kredit motor listrik.
Namun, DP 0 persen bukan berarti konsumen tidak memiliki kewajiban membayar. Justru, persoalan yang perlu dipastikan adalah apakah calon pembeli mampu memenuhi cicilan setiap bulan.
DP 0% Bukan Berarti Kredit Menjadi Lebih Murah
Skema DP 0 persen membuat konsumen tidak perlu menyiapkan uang muka di awal pembelian. Dari sisi konsumen, hal ini tentu dapat menurunkan hambatan untuk memiliki motor listrik.
Namun, nilai yang sebelumnya dibayarkan sebagai uang muka pada dasarnya akan memengaruhi struktur pembiayaan.
Jika uang muka dihapus, jumlah pembiayaan yang harus ditanggung melalui cicilan dapat menjadi lebih besar, tergantung bagaimana skema akhirnya dirancang.
Karena itu, menurut Suwandi, pertanyaan pertama yang perlu dijawab bukan hanya “berapa DP-nya?”, tetapi juga “siapa yang akan menerima pembiayaan tersebut?”
APPI Minta Pemerintah Tentukan Target Konsumen
Suwandi mempertanyakan apakah program DP 0 persen akan dibuka untuk seluruh masyarakat atau hanya kelompok tertentu.
"Siapa target pasarnya? Siapa yang akan menjadi calon debiturnya? Apakah ini dibuka untuk masyarakat? Apakah ini spesifik untuk profesi-profesi tertentu? Nah itu pasti harus duduk dulu," ujarnya.
Penentuan target tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat risiko pembiayaan.
Misalnya, program untuk kelompok masyarakat tertentu dapat memiliki karakteristik kemampuan membayar yang berbeda dengan program yang dibuka secara luas.
Bagi perusahaan pembiayaan, informasi tersebut diperlukan sebelum menentukan model kredit yang akan digunakan.
Lalu, Bagaimana Jika Konsumen Tidak Mampu Membayar Cicilan?
Inilah salah satu persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam rencana DP 0 persen.
Suwandi menekankan bahwa keinginan membeli harus tetap disesuaikan dengan kemampuan membayar.
"Dan kemampuan juga harus, keinginan harus disesuaikan kemampuan. Nggak mampu nyicil ya repot kan?" tuturnya.
Artinya, hilangnya uang muka tidak boleh membuat konsumen mengabaikan kemampuan finansialnya.
Program pembiayaan tetap membutuhkan mekanisme untuk menilai kelayakan calon debitur. Perusahaan pembiayaan juga harus mempertimbangkan risiko apabila konsumen kemudian mengalami kesulitan membayar angsuran.
Namun, belum ada penjelasan dalam pernyataan APPI mengenai mekanisme khusus yang akan diterapkan apabila debitur program DP 0 persen mengalami gagal bayar.
Karena itu, belum tepat jika program tersebut dianggap otomatis memberikan perlindungan khusus kepada konsumen yang nantinya kesulitan membayar cicilan.
Industri Leasing Tak Menolak DP 0%
APPI pada dasarnya tidak menolak gagasan pemerintah.
Suwandi justru mengatakan industri pembiayaan menyambut positif arahan tersebut. Persoalannya adalah mekanisme program harus dibahas bersama sebelum diterapkan.
"Kalau kita bicara, apapun bentuk daripada program, ini kan basis program, tentu harus duduk dulu nih secara ekosistem seperti apa programnya. Kan baru cuma DP nol yang didengar, bunga murah dan segalanya," kata Suwandi.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar membuat angka DP menjadi nol.
Pemerintah perlu membangun struktur pembiayaan yang memungkinkan konsumen mendapatkan cicilan terjangkau, sementara perusahaan pembiayaan tetap dapat mengelola risiko kredit.
Siapa yang Menanggung Bunga Murah?
Selain DP 0 persen, rencana pemerintah juga mengarah pada bunga pembiayaan yang lebih rendah.
Namun, ada satu pertanyaan penting: siapa yang menanggung biaya ketika bunga kredit diturunkan?
Jika perusahaan pembiayaan memberikan bunga lebih rendah daripada skema normal, harus ada struktur yang menjelaskan sumber kompensasi atau dukungan terhadap selisih biaya tersebut.
Suwandi menilai persoalan itu perlu dibahas dalam desain program.
Dengan kata lain, konsumen mungkin mendapatkan DP lebih ringan dan bunga lebih rendah, tetapi keberlanjutan program tetap membutuhkan perhitungan ekonomi yang jelas.
Bukan Cuma Leasing yang Perlu Terlibat
Suwandi juga menyoroti bahwa ekosistem pembiayaan kendaraan tidak hanya melibatkan perusahaan pembiayaan.
Ada produsen, dealer, lembaga keuangan, hingga pihak lain yang berkaitan dengan penjualan dan pembiayaan kendaraan.
"Pembiayaan dengan siapa? Dengan ATPM-nya kah atau dengan dealernya? Membangun satu ekosistem program DP nol," jelasnya.
Artinya, pemerintah perlu menentukan sejak awal siapa yang menjadi mitra pembiayaan dan bagaimana hubungan antarpihak dalam program tersebut.
Hal ini menjadi semakin penting apabila program DP 0 persen akan diterapkan dalam skala besar.
Rencana DP 0% Muncul Saat Pasar Motor Listrik Masih Kecil
Rencana tersebut tidak muncul tanpa alasan.
Rosan sebelumnya menyebut pembelian motor listrik di Indonesia masih sekitar 60 ribu hingga 70 ribu unit per tahun, atau sekitar 1 persen dari total pembelian sepeda motor.
Di sisi lain, jumlah sepeda motor yang sudah beredar di Indonesia disebut mencapai sekitar 140 juta unit.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan penetrasi kendaraan listrik roda dua.
Pemerintah ingin mendorong masyarakat berpindah ke motor listrik, sementara industri juga membutuhkan pasar yang lebih besar agar kapasitas produksi dapat terserap.
Danantara Ingin Bunga Lebih Rendah dan DP Dihapus
Rosan menyampaikan rencana tersebut ketika meluncurkan ekosistem Motor Listrik Nasional (MoLiNas) di Cikarang, Bekasi, pada 13 Agustus 2026.
Menurut Rosan, Danantara telah berkomunikasi dengan perbankan dan institusi keuangan di bawah Danantara untuk menyiapkan pembiayaan dengan suku bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang.
Selain itu, DP yang disebutnya saat ini berada di kisaran 10 persen akan diupayakan untuk dikurangi, bahkan dihapus.
Tujuan akhirnya adalah membuat motor listrik lebih mudah dijangkau masyarakat.
Namun, seperti yang disampaikan APPI, kemudahan di sisi awal pembelian perlu diikuti dengan struktur cicilan yang sesuai kemampuan konsumen.
Tantangan Pemerintah: Membuat Motor Listrik Terjangkau Tanpa Mendorong Kredit Bermasalah
Program DP 0 persen memiliki dua sisi.
Di satu sisi, kebijakan ini dapat mengurangi hambatan konsumen yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar uang muka.
Di sisi lain, jika tidak dibarengi penilaian kemampuan membayar yang memadai, pembiayaan tanpa uang muka dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan pembiayaan.
Karena itu, keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari berapa banyak motor listrik yang berhasil terjual.
Pemerintah juga perlu melihat apakah konsumen dapat mempertahankan pembayaran cicilan hingga kredit selesai.
Sebab, motor listrik yang berhasil terjual melalui pembiayaan DP 0 persen belum tentu menjadi indikator keberhasilan apabila kemudian banyak konsumen mengalami masalah pembayaran.
Skema Akhir Masih Menunggu Pembahasan
Sampai saat ini, beberapa detail penting masih belum diumumkan.
Di antaranya:
- siapa saja yang boleh mendapatkan DP 0 persen;
- apakah program berlaku untuk seluruh masyarakat atau kelompok tertentu;
- berapa lama tenor pembiayaan;
- berapa tingkat bunganya;
- siapa yang menanggung subsidi bunga jika ada;
- perusahaan pembiayaan yang terlibat;
- merek dan model motor listrik yang masuk;
- serta mekanisme ketika konsumen mengalami kesulitan membayar.
Suwandi menilai seluruh komponen tersebut perlu dirancang sebagai satu ekosistem.
"Dan pas untuk si masyarakatnya ya, calon pembelinya juga supaya 'ini menarik nih', berbondong-bondong orang pada tukar pada beli. Nah itu nyari yang pas dan tepat itu kan perlu berbagai eksperimen, berbagai percobaan," katanya.
DP 0% Bisa Menarik, tetapi Cicilan Tetap Harus Dihitung
Pada akhirnya, DP 0 persen tidak sama dengan motor listrik gratis.
Konsumen tetap memiliki kewajiban membayar cicilan sesuai kontrak pembiayaan. Bahkan, ketika tidak ada uang muka, struktur pembiayaan harus dihitung lebih cermat agar cicilan tidak berada di luar kemampuan konsumen.
Karena itu, sebelum program resmi berjalan, perhatian bukan hanya tertuju pada seberapa besar DP yang bisa dihapus.
Yang tidak kalah penting adalah berapa cicilan per bulan, berapa lama tenornya, berapa bunganya, dan siapa yang dapat mengakses program tersebut.
Bagi industri leasing, desain itulah yang akan menentukan apakah DP 0 persen benar-benar menjadi pendorong pertumbuhan motor listrik atau justru menimbulkan risiko baru dalam pembiayaan.
FAQ
Apa itu program DP 0 persen motor listrik? Program tersebut merupakan rencana pemerintah untuk mengurangi bahkan menghapus uang muka pembelian motor listrik melalui skema pembiayaan tertentu. Detail mekanismenya masih dibahas.
Apakah DP 0 persen berarti cicilan motor listrik gratis? Tidak. DP 0 persen berarti konsumen tidak membayar uang muka sesuai skema yang ditawarkan. Konsumen tetap harus membayar cicilan dan biaya pembiayaan lainnya sesuai perjanjian.
Bagaimana jika konsumen DP 0 persen tidak mampu membayar cicilan? Mekanisme khusus untuk program tersebut belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia. APPI justru menekankan pentingnya memastikan kemampuan calon debitur sebelum kredit diberikan.
Siapa yang meminta DP motor listrik dihapus? Rencana tersebut disampaikan CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani saat peluncuran ekosistem Motor Listrik Nasional di Cikarang pada 13 Agustus 2026.
Apakah perusahaan leasing setuju dengan DP 0 persen? APPI menyatakan industri pembiayaan menyambut positif arahan tersebut, tetapi meminta target konsumen, struktur pembiayaan, pembagian risiko, dan ekosistem program ditentukan terlebih dahulu.
Apakah semua orang bisa mendapatkan motor listrik dengan DP 0 persen? Belum diketahui. APPI meminta pemerintah terlebih dahulu menentukan sasaran konsumen, sehingga belum ada dasar untuk menyatakan program akan berlaku bagi seluruh masyarakat.
